Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan
Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan
Desentralisasi
pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan
sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya
untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk
profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik
secara regional maupun secara internasional.[1]
Sistem
pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan
sentralistik dianggap sebagai salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan
dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air kita. Hal ini beralasan,
karena sistem birokrasi selalu menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang
paling menentukan dalam proses pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini
telah terkungkung oleh kekuasaan birokrasi sejak kekuasaan tingkat pusat hingga
daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era reformasi saat ini.
Ironisnya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami
realitas pendidikan berada pada tempat yang “dikendalikan”. Merekalah
seharusnya yang paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi
berbagai persoalan sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu
pendidikan. Namun, mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh
berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang “pasti” tidak sesuai
dengan kenyataan obyektif di masing-masing sekolah.
Disamping itu pula, kekuasaan birokrasi juga yang menjadi faktor sebab dari
menurunnya semangat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan
di sekolah. Dulu, sekolah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat, dan merekalah
yang membangun dan memelihara sekolah, mengadakan sarana pendidikan, serta
iuran untuk mengadakan biaya operasional sekolah. Jika
sekolah telah mereka bangun, masyarakat hanya meminta guru-guru kepada
pemerintah untuk diangkat pada sekolah mereka itu. Pada waktu itu, kita
sebenarnya telah mencapai pembangunan pendidikan yang berkelanjutan (sustainable
development), karena sekolah adalah sepenuhnya milik masyarakat yang senantiasa
bertanggungjawab dalam pemeliharan serta operasional pendidikan sehari-hari.
Pada waktu itu, Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang, melalui pemberian
subsidi bantuan bagi sekolah-sekolah pada masyarakat yang benar-benar kurang
mampu. [2]
Namun,
keluarnya Inpres SDN No. 10/1973 adalah titik awal dari keterpurukan sistem
pendidikan, terutama sistem persekolahan di tanah air. Pemerintah telah
mengambil alih “kepemilikan” sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi
milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratik bahkan sentralistik.
Sejak itu, secara perlahan “rasa memiliki” dari masyarakat terhadap sekolah
menjadi pudar bahkan akhirnya menghilang. Peran masyarakat yang sebelumnya
“bertanggungjawab”, mulai berubah menjadi hanya “berpartisipasi” terhadap
pendidikan, selanjutnya, masyarakat bahkan menjadi “asing” terhadap sekolah.
Semua sumberdaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, dan seolah tidak ada
alasan bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi apalagi bertanggungjawab
terhadap penyelengaraan pendidikan di sekolah.[3]
Berdasarkan
pengalaman empiris tersebut, maka kemandirian setiap satuan pendidikan sudah
menjadi satu keharusan dan merupakan salah satu sasaran dari kebijakan
desentralisasi pendidikan saat ini. Sekolah-sekolah sudah seharusnya menjadi
lembaga yang otonom dengan sendirinya, meskipun pergeseran menuju
sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga memerlukan berbagai
kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. Jalan panjang ini tidak
selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang penuh dengan onak dan
duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa paradigma baru untuk mewujudkan
pengelolaan pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat
dilaksanakan di dalam suatu lingkungan birokrasi yang tidak demokratis. Namun,
pengembangan demokratisasi pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi
demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan konsep yang
jelas dan transparans.
Selanjutnya desentralisasi pendidikan memberikan kesempatan kepada
pemerintah daerah maupun sekolah untuk mengambil keputusan terbaik tentang
penyelenggaraan pendidikan di daerah atau sekolah yang bersangkutan berdasarkan
potensi daerah dan stakeholders sekolah. Olah
karenanya, desentralisasi pendidikan disamping diakui sebagai kebijakan politis
yang berkaitan dengan pendidikan, juga merupakan kebijakan yang berkait dengan
banyak hal. Paqueo dan Lammaert menunjukkan alasan-alasan desentralisasi
penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi Indonesia, yaitu;
(1) kemampuan daerah dalam membiaya pendidikan, (2) peningkatan efektivitas dan
efesiensi penyelenggaraan pendidikan dari masing-masing daerah, (3)
redistribusi kekuatan politik, (4) peningkatan kualitas pendidikan, (5)
peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga negara.[4]
Sesuai dengan
tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan, pengelolaan
pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan tujuan bangsa
Indonesia dalam penyelenggaran pendidikan itu sendiri. Sebagai contoh dalam
pendidikan dasar, propenas menyebutkan kegiatan pokok dalam upaya memperbaiki
manajemen pendidikan dasar di Indonesia adalah:
- Melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional, termasuk peningkatan peranan stakeholders sekolah;
- Mengembangkan pola penyelenggaraan pendidikan secara desentralisasi untuk meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti diversifikasi penggunaan sumber daya dan dana;
- Mengembangkan sistem insentif yang mendorong terjadinya kompetensi yang sehat baik antara lembaga dan personil sekolah untuk pencapaian tujuan pendidikan
- Memberdayakan personil dan lembaga, antara lain melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga profesional.
- Meninjau kembali semua produk hukum di bidang pendidikan yang tidak sesuai lagi dengan arah dan tuntutan pembangunan pendidikan; dan
- Merintis pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara independen.[5]
Atas dasar
amanat seperti yang dirumuskan dalam propenas di atas, maka sangat jelas bahwa
tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan sistem pendidikan secara desentralistik
terkesan sangat kuat. Dengan sistem ini pendidikan dapat dilaksanakan lebih
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, di mana proses pengambilan
keputusan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang paling dekat dengan proses
pembelajaran (kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik). Adanya
otonomisasi daerah yang sekaligus disertai dengan otonomi penyelenggaraan
pendidikan atau desentralisasi pendidikan, hendaknya dapat mencapai sasaran
utama progam restrukturisasi sistem dan manajemen pendidikan di Indonesia.
Restrukturisasi dimaksud antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Struktur organisasi pendidikan hendaknya terbuka dan dinamis, mencerminkan desentralisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Sarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran dibakukan berdasarkan prinsip edukatif sehingga lembaga pendidikan merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar, berprestasi, berkreasi, berkomunikasi, berolah raga serta menjalankan syariat agama.
- Tenaga kependidikan, terutama tenaga pengajar harus benar-benar profesional dan diikat oleh sistem kontrak kinerja.
- Struktur kurikulum pendidikan hendaknya mengacu pada penerapan sistem pembelajaran tuntas, tidak terikat pada penyelesaian target kurikulum secara seragam per catur wulan dan tahun pelajaran
- Proses pembelajaran tuntas diterapkan dengan berbagai modus pendekatan pembelajaran, peserta didik aktif sesuai dengan tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari.
- Sistem penilaian hasil belajar secara berkelanjutan perlu diterapkan di setiap lembaga pendidikan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembelajaran tuntas.
- Dilakukan supervisi dan akreditasi. Supervisi dan pembinaan administrasi akdemik dilakukan oleh unsur manajemen tingkat pusat dan provinsi yang bertujuan untuk mengendalikan mutu (quality control). Sedangkan akreditasi dilakukan untuk menjamin mutu quality assurance) pelayanan kelembagaan.
- Pendidikan berbasis masyarakat seperti pondok pesantren, kursus-kursus keterampilan, pemagangan di tempat kerja dalam rangka pendidikan sistem ganda harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
- Formula pembiayaan pendidikan atau unit cost dan subsidi pendidikan harus didasarkan pada bobot beban penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan jumlah peserta didik, kesulitan komunikasi, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi pendidikan serta kontribusi masyarakat terhadap pendidikan pada setiap sekolah.[6]
Berdasarkan
hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan
pada hakekatnya berkorelasi positif terhadap peningkatan mutu lulusan lembaga
pendidikan dan efesiensi pengelolaan pendidikan. Apabila sekolah dapat dikelola
dengan optimal oleh personalia yang profesional, pengambilan keputusan dilakukan
oleh pihak-pihak yang lebih dekat dan tahu tentang kebutuhan dan potensi
sekolah, maka mutu pendidikan akan semakin menunjukan pada tingkat maksimal
sesuai yang diharapkan.
1
Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di
Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 63
2
Ace Suryadi, Mewujudkan Sekolah-sekolah Yang Mandiri dan Otonom, Disampaikan
pada Sosialisasi Pemberdayaan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah Juni 2003
[3]
Ibid
[4]
V. Paqueo dan J. Lammert, Decentarlization in Education ( New
York: Education Reform dan Management Thematic Goup, 2000), h. 23
[5]
Komite Reformasi Pendidikan, Naskah Akademik Rancangan Undang-undang
Nasional, (Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2001), h. 154
[6]
I. Musa, Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jurnal
Pendidikan Volume 2 No. 2 September 2001.
Posted By ; Pakdhe Keong
01 Desember 2014
Sumber :
0 komentar: